Suara Subjek (Direct Quotes Tito Karnavian Real)

"Target kami sebelum Lebaran, semuanya (warga penyintas bencana alam) tidak ada di tenda darurat dengan dua opsi, yaitu tinggal di hunian sementara (huntara) atau diberikan dana tunggu hunian Rp1,6 juta per bulan."

"Percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) dan pencairan 100 persen dana transfer daerah sebesar Rp 10,65 triliun menjadi prioritas utama Satgas agar fasilitas umum dan rumah ibadah kembali dapat digunakan sepenuhnya oleh masyarakat."

"Saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi naiknya harga telur ayam ras dan daging ayam, karena meningkatnya permintaan komoditas pangan tersebut untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG)."

"Pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan anggaran pendamping APBD, tetapi juga menyediakan 806 lokasi sentra lahan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Terintegrasi dapat berjalan tanpa hambatan."

"Pemerintah akan segera merevisi Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 sehingga secara sah mengembalikan empat pulau bersengketa ke dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh."

"Dalam UUD 1945 Pasal 18, pemilihan kepala daerah hanya diatur dengan satu kata: demokratis. Baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD keduanya adalah mekanisme demokrasi yang sah sepanjang disepakati undang-undang."

"Mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah nonsengketa dilakukan demi menjaga keserentakan nasional yang lebih besar, menggabungkan pelantikan hasil penetapan MK secara bermartabat."

"Banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dipicu oleh tingginya biaya politik dalam sistem rekrutmen. Hal ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan."

"Pembekalan retret di Magelang dirancang agar seluruh kepala daerah memahami prioritas pembangunan nasional dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah tanpa kebocoran."

"Kami menerbitkan surat edaran penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara Pilkada agar APBD tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis."